padangexpo.com // Payakumbuh
Sejumlah bukaan median atau U-turn di Kota Payakumbuh mulai masuk meja evaluasi pemerintah daerah. Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan sekaligus menekan potensi kecelakaan akibat manuver kendaraan yang berputar balik di titik-titik padat.
Tak hanya U-turn, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mengkaji penataan parkir hingga pola sirkulasi kendaraan di sejumlah kawasan yang selama ini menjadi simpul kepadatan lalu lintas.
Pembahasan itu mengemuka dalam rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Payakumbuh di Ruang Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (9/9/2026).
Sejumlah titik yang menjadi perhatian di antaranya depan SPBU Parit Rantang, kawasan Lapas/Ramayana, Masjid Al-Ihsan, gerbang Masjid Gadang, kawasan wisata Batang Agam, Simpang Benteng-RSUD Adnaan WD, Simpang Kasda, hingga kawasan depan gedung lama Kantor Bupati Lima Puluh Kota.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh melalui Asisten II Yasrizal menegaskan, persoalan lalu lintas tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan koordinasi lintas instansi agar setiap rekayasa yang diterapkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Forum ini kita arahkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pengawasan lalu lintas secara lintas sektoral,” katanya.
Bukan Sekadar Tutup Median
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Dishub Yulhendri menegaskan, hasil pembahasan Forum LLAJ belum menjadi keputusan final.
Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu turun ke lapangan untuk melihat kondisi faktual, melakukan kajian, serta menguji simulasi sebelum menentukan bentuk rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan.
“Kita ingin setiap keputusan benar-benar berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan, termasuk dampaknya terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Kabid Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Finto Handayana Putra menjelaskan, bukaan median di depan SPBU Parit Rantang serta kawasan Lapas/Ramayana masih sebatas usulan penutupan.
Kedua titik tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena manuver kendaraan yang melakukan putar balik berpotensi mengganggu arus, terutama ketika volume kendaraan meningkat pada jam sibuk.
“Penutupan median menjadi salah satu opsi yang kita siapkan untuk diuji di lapangan,” katanya.
Sementara di depan Masjid Al-Ihsan, median telah ditutup sementara menggunakan water barrier. Kendati demikian, penutupan permanen masih menunggu hasil kajian dan keputusan Forum LLAJ.
Bukaan 17 Meter di Masjid Gadang Ikut Disorot
Perhatian juga diarahkan ke bukaan median di depan gerbang Masjid Gadang. Dengan lebar bukaan sekitar 17 meter, ruang manuver kendaraan dinilai cukup luas sehingga berpotensi meningkatkan risiko konflik lalu lintas dan kecelakaan.
Forum LLAJ mengusulkan bukaan tersebut ditutup sebagian. Skema itu nantinya akan diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap kelancaran arus kendaraan maupun akses masyarakat.
Sementara di kawasan wisata Batang Agam, persoalannya tidak hanya menyangkut arus kendaraan. Penataan parkir dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi bagian dari evaluasi.
Termasuk keluhan pedagang terkait penerapan rambu larangan masuk atau perboden.
“Kita perlu mencari skema yang membuat arus tetap lancar tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Finto.
Parkir Orang Tua Siswa hingga Pedagang Kuliner Jadi Perhatian
Di Simpang Benteng-RSUD Adnaan WD, persoalan kepadatan juga menjadi sorotan. Kendaraan orang tua siswa yang berhenti maupun parkir di kedua sisi jalan saat jam pulang sekolah dinilai ikut mempersempit ruang lalu lintas dan memicu antrean kendaraan.
Simpang Kasda pun tak luput dari evaluasi. Di kawasan ini, pola operasional lampu lalu lintas akan dikaji bersamaan dengan aktivitas pedagang kuliner yang mulai ramai sekitar pukul 15.00 WIB.
Sedangkan di depan gedung lama Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Forum LLAJ mempertimbangkan dua opsi, yakni sterilisasi parkir reguler atau pembatasan parkir bagi kendaraan pariwisata.
Finto menegaskan, seluruh opsi tersebut belum otomatis diterapkan. Pemerintah ingin memastikan setiap rekayasa memiliki dasar kajian yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Forum LLAJ akan turun langsung ke sejumlah lokasi untuk melihat kondisi lalu lintas secara faktual sekaligus melakukan simulasi.
“Sesuai kesepakatan forum, kita akan turun ke lapangan untuk melakukan kajian dan simulasi agar rekayasa yang diterapkan benar-benar memperlancar arus lalu lintas di Kota Payakumbuh,” pungkasnya.
Dengan demikian, penataan lalu lintas Payakumbuh tidak sekadar soal menutup atau membuka median. Pemerintah dituntut menemukan formula yang mampu menyeimbangkan kelancaran arus, keselamatan pengguna jalan, akses masyarakat, dan denyut ekonomi di kawasan perkotaan. (Ken)
