padangexpo.com // Padang
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, bergerak cepat memburu dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh. Salah satu langkah yang dibidik adalah program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga penderita TBC dari keluarga kurang mampu.
Usulan itu disampaikan Zulmaeta saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026).
Di hadapan jajaran Kementerian Kesehatan dan akademisi, Zulmaeta secara tegas meminta dukungan 100 paket bantuan rehab rumah untuk warga Payakumbuh yang terdampak TBC.
“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kita minta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni, karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak,” tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemko Payakumbuh mulai mendorong pendekatan penanganan TBC yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga menyasar akar persoalan sosial dan lingkungan.
Menurut Zulmaeta, rumah yang sempit, minim pencahayaan, sirkulasi udara buruk, serta kondisi sanitasi yang tidak sehat menjadi faktor besar penyebaran TBC di tengah masyarakat.
Karena itu, Pemko Payakumbuh mendorong intervensi nyata terhadap kondisi tempat tinggal penderita, khususnya masyarakat kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok ekonomi terbawah.
“Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehab rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rumah layak huni bukan sekadar persoalan fisik bangunan, tetapi menyangkut kualitas kesehatan penghuninya. Rumah dengan ventilasi buruk dan pencemaran lingkungan tinggi berpotensi mempercepat penularan penyakit.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, mengapresiasi keterlibatan aktif kepala daerah dalam isu kesehatan masyarakat, termasuk langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak akan berjalan maksimal tanpa penguatan sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul kalau SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” katanya.
Benyamin juga meminta kepala daerah lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat, termasuk memastikan kecukupan gizi warga.
Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan serius pemerintah daerah.
Data yang dipaparkan Kementerian Kesehatan juga memperlihatkan ancaman TBC di Sumatera Barat masih sangat serius. Dari total 25.037 penderita TBC di Sumbar, baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi.
Khusus Kota Payakumbuh, tercatat terdapat 709 kasus TBC, namun baru sekitar 404 penderita atau 57 persen yang berhasil ditemukan.
Artinya, masih banyak penderita yang belum terdeteksi dan berpotensi menjadi sumber penularan baru di tengah masyarakat.
“Kota Payakumbuh ada 709 kasus TBC dan baru ditemukan sekitar 57 persen atau 404 orang. Nanti anggarannya akan kita berikan, karena pada umumnya penderita TBC berasal dari keluarga tidak mampu,” ungkap Benyamin.
Ia memastikan pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah sebagai bagian dari strategi memutus rantai penularan penyakit.
“Kita ingin kasus TBC ini segera tuntas dan masyarakat bisa terbebas dari TBC,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Andalas menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional melalui riset dan pengabdian masyarakat.
Ia menyebut Fakultas Kedokteran Unand yang berdiri sejak 1955 di Bukittinggi telah melahirkan ribuan dokter yang kini mengabdi di berbagai daerah hingga luar negeri.
Menurutnya, TBC masih menjadi tantangan besar nasional karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar upaya pemberantasan TBC tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
“Misi kita membebaskan Sumbar dan Indonesia dari TBC. Karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk melengkapi fasilitas dan memperkuat penanganannya,” pungkasnya(Ken)
