Bupati Safni Jemput Dana Hijau ke BPDLH, Peluang Pembiayaan Global Dibuka untuk Masyarakat Lima Puluh Kota
padangexpo.com // Jakarta
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bergerak cepat membuka akses pembiayaan hijau bagi masyarakat dengan menjalin sinergi strategis bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Langkah ini menjadi peluang besar bagi kelompok perhutanan sosial, pelaku ekonomi sirkular, hingga pengelola sampah untuk memperoleh dukungan pendanaan yang bersumber dari skema nasional maupun internasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, dengan Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, di Kantor BPDLH, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Staf Ahli Bupati Yulia Masna, Kepala Dinas PUPR Orlanda, dan Kepala Dinas LHPKP Nopriyadi Syukri.
Dalam kesempatan itu, Joko Tri Haryanto menegaskan bahwa BPDLH terus memperluas akses pendanaan hijau guna mendukung upaya penurunan emisi karbon di berbagai sektor, mulai dari kehutanan, energi baru, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi sirkular.
Ia bahkan menitipkan pesan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar proaktif memanfaatkan seluruh peluang pendanaan yang tersedia.
“Kami titip pesan kepada Pak Bupati agar jajarannya rajin mengakses website BPDLH untuk memantau berbagai informasi bantuan, kemudian menyebarluaskannya kepada masyarakat maupun kelompok yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari,” ujar Joko.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis, di antaranya penguatan Perhutanan Sosial, Blended Finance Model (BFM), pengelolaan sampah terpadu, Pooling Fund kebencanaan, hingga pengembangan ekonomi sirkular sebagai bagian dari agenda pembangunan hijau nasional.
Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan akses pembiayaan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai skema, seperti BFM, layanan dana masyarakat, dana bergulir ekonomi sirkular, serta pembiayaan pengelolaan sampah secara terpadu.
Bupati Safni Sikumbang menilai, kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang telah berkembang membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, dana hijau sangat dibutuhkan untuk memperkuat usaha hutan rakyat, mengembangkan produk hasil kehutanan, mendorong sektor ekowisata, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tegas Safni.
Menanggapi hal itu, Joko Tri Haryanto menyatakan kesiapan BPDLH memperluas sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber pendanaan global. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk memperkuat keberlanjutan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Selain pembiayaan hijau, kedua belah pihak juga membahas rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari pengelolaan limbah.
Menutup pertemuan, Bupati Safni menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga pendanaan.
“Kita perlu menyatukan persepsi bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya(Ken)